Titin merupakan warga desa Wawonii yang menolak kehadiran PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang menambang nikel di pulau Wanonii, Sulawesi Tenggara. Wawonii merupakan pulau kecil penghasil kelapa koprah, jambu mete, dan cengkeh. Tiga komoditas ini merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat. Bahkan pada 2017-2018 masyarakat Wawonii berhasil meraup keuntungan Rp.7 Miliar dari ketiga komoditas tersebut. Selain menjadi petani masyarakat setempat pun ada yang menjadi nelayan.   

Hafidah Nur biasa disapa Ibu Nur, Pendamping komunitas di Wawonii sekaligus dosen di Univ Haluoleo. Sejak 2018 ia berjuang bersama warga Wawonii dalam mengadvokasi kasus-kasus tambang Nikel di wilayah Wawonii yang merupakan pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Ibu Nur sebenarnya bukan warga asli Wawonii, ia banyak beraktivitas di Kendari- Ibu Kota Sulawesi Tenggara sebagai dosen. Namun sejak konflik di Wawonii terjadi antara tambang nikel dengan warga, ia akhirnya sering menghabiskan waktu berhari-hari bersama warga melakukan konsolidasi, membangun kelompok diskusi sekaligus melakukan trauma healing kepada warga, terutama perempuan.

Bertani lebih penting dari nikel

Semenjak masuknya PT GKP ke Wawonii, sawah – sawah warga terancam digusur karena masuk ke wilayah jalan tambang (hauling). Limbah tambang  nikel juga membuat nelayan  tergusur dari wilayah tangkap tradisionalnya dan terpaksa   menangkap ikan sehingga jumlah tangkapan yang sebelumnya bisa mencapai 50 kg per hari menurun drastis . Tak hanya itu, menurut  data JATAM terdapat 55 pulau akan ‘terancam hilang’ akibat aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Indonesia. Selain ancaman lingkungan, tekanan psikologis dan sosial juga dialami warga karena adanya intimidasi dan kriminalisasi dari perusahaan.

Perempuan di Wawonii kondisinya sangat memprihatinkan karena mereka mengalami tekanan psikis dan trauma, bahkan mendengar suara alat berat mereka ketakutan. Ada yang sampai stroke karena mungkin beban psikologis

Pada 2019, PT GKP melaporkan 27 warga Wawonii ke polisi karena melakukan protes di jalur tambang dan mencegah PT GKP masuk ke sawah-sawah warga tanpa izin (penerobosan). Pada 2019 tercatat PT GKP  telah melakukan penerobosan sebanyak tiga kali yakni pada 9 Juli 2019, 16 Juli 2019, dan 22 Agustus 2019.

Wawonii melawan

Titin dan masyarakat Wawonii mempertahankan tanah mereka dengan menolak menjualnya kepada PT GPK. Puluhan mahasiswa dan masyarakat Wawonii juga melakukan demonstrasi di Kapolda Sultra pada 2019. Respon masyarakat perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah menjalin komunikasi dengan sesama warga dan tetap melakukan aktivitas pertanian. Hafidah Nur juga melakukan pendampingan hukum pada masyarakat Wawonii khususnya perempuan. Seorang warga juga melaporkan PT GKP ke polisi karena melakukan penerobosan, namun sayangnya laporan ini tidak ada tindak lanjut. Selain itu menurut Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari JATAM, KontraS, dan Kiara menganggap bahwa penambangan di pulau Wawonii merupakan pelanggaran hukum karena pulau Wawonii hanya seluas 751 kilometer persegi adalah kategori pulau kecil. Merujuk pada UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak boleh ada aktivitas tambang di pulau yang luasnya lebih kecil dari 2000 kilometer persegi

https://www.jatam.org/pulau-kecil-indonesia-tanah-air-tambang-2/