TKPT semula adalah tim adhoc yang dibentuk pada 1999 oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) untuk fokus pada advokasi isu-isu perempuan korban pertambangan di Indonesia. Diskusi-diskusi yang difasilitasi perempuan terbukti efektif untuk mengungkapkan kejahatan seksual yang terjadi di sekitar pertambangan yang dialami oleh perempuan di sekitar pertambangan emas terbesar di Kalimantan PT KEM milik Rio Tinto di Kalimantan Timur. Kasus ini akhirnya ditangani oleh Komnas HAM. Sejak itu TKPT menjadi tim yang juga berjaringan dengan lembaga lain di Indonesia dan jaringan internasional melawan daya rusak akibat pertambangan. TKPT awalnya lebih fokus di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. TKPT lantas memutuskan menjadi organisasi perkumpulan yang anggota dan jejaringnya tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Jakarta, Bengkulu, Aceh, Bogor. Di Kalimantan Timur, TKPT bekerja bersama perempuan-perempuan yang anaknya meninggal tenggelam di lubang tambang. Dalam skala regional, TKPT berjejaring dengan Resister Dialogue dan Women and Mining Action in Asia (WAMA).

TKPT memfasilitasi perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman antar pulau di Indonesia dan juga negara lain di Asia Tenggara. Sejak awal 2021, TKPT menerbitkan buletin “Kabar Perempuan tanah Air” buat perempuan penyintas pertambangan, serta menyediakan layanan hukum online bekerjasama dengan YLBHI dan Universitas Mulawarman Kaltim. Tiap bulan TKPT menyelenggarakan petemuan pulau online yang mempertemukan perempuan penyintas pertambangan di Indonesia. Bersama Ruang Baca Puan, TKPT menyediakan layanan pengetahuan bagi anak-anak muda khususnya perempuan melalui Sekolah Ekofeminis setiap musim hujan dan kemarau, yang memperkenalkan pendekatan Ekofeminis Tanah Air.

Kontak:
Meike Inda Erlina: +62 852-6807-0230

TEMU PEREMPUAN PEJUANG TANAH AIR (IV)

TEMU PEREMPUAN PEJUANG TANAH AIR (IV)

“Mencari Siasat dan Berjejaring untuk Self Care, Melawan dan Memulihkan Ruang Hidup di Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, serta Papua” Pandemi Covid-19 di Indonesia mulai diumumkan pada 2 Maret 2020 dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam melalui Kepres...