Proyek pembangunan beserta dampak yang dihasilkannya menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi lahirnya Tim Kerja Perempuan dan Tambang pada tahun 2000-an. Berawal dari dibentuknya sebuah organisasi yakni JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) oleh para penyintas atau korban dari sekitar wilayah pertambangan. Mulanya di Aceh ada kasus masyarakat dengan Exxon mobil yang difasilitasi WALHI, kemudian mereka bersepakat unuk membentuk jaringan yang mendukung perjuangan rakyat menyelamatkan tanah-air, manusia dan alam.

Kasus kunci yang jadi fokus advokasi TKPT saat di Kalimantan. Ada tambang emas terbesar di Kalimantan Timur yakni PT. Mark Griyo Pronton yang beroperasi sejak 1980-an kemudian tahun 2003 tutup, saat itu advokasi masyarakat hanya pada persoalan perampasan lahan. Namun persoalan perempuan belum terlihat dan tidak diperbincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang mayoritas diisi oleh laki-laki. Selain itu, situasi tersebut dianggap aib sehingga perempuan semakin takut berbicara. Saat pertemuan hanya sesama perempuan, muncul di permukaan persoalan seperti perkosaan, kawin lelang, kawin kontrak, dll. Dalam laporan komnas HAM, tercatat 17 kasus perkosaan dan pelecehan seksual di perusahaan tersebut yang disebabkan oleh Manajer, terjadinya pada situasi tes siang dan tes malam, interview, dll.

TKPT memfasilitasi pengalaman-pengalaman perempuan tersebut salah satunya melalui pertemuan perempuan per pulau ini. Sudah waktunya perempuan membicarakan proyek yang makin menghebat tantangannya seperti food estate, karbon, dll. Gagasannya agar perempuan bisa tersambung satu sama lain. Ada beberapa hal yang dilakukan TKPT yakni memfasilitasi perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain di Asia Tenggara, membuat pendidikan bagi anak muda agar mereka tahu apa makna ibu bumi, apa hubungan dengan tubuh manusia, pengalaman manusia terhadap lingkungan.