Review Buku

PANGGILAN TANAH AIR
Penulis : Noer Fauzi Rachman
Penerbit : Prakarsa Desa
Tahun terbit : 2015
Jumlah halaman: 122
Pereview : Tirza Pandelaki
Kata kunci : Agraria, kapitalis, reorganisasi ruang.

Dalam buku Panggilan Tanah Air, Noer Fauzi Rachman mengemukakan tentang bagaimana perubahan besar terjadi pada sitem pemerintahan. Lebih khusus memberi fokus pada masalah agraria. Secara sederhana oleh elite pemerintahan di zaman reformasi mengeluarkan ketetapan MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam meliputi ketimpangan (terkonsentrasinya) penguasaan tanah dan sumber daya alam di tangan segelintir perusahaan, konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di sana-sini dan tidak ada penyelesaian. Kerusakan ekologi yang parah membuat layanan alam tidak lagi dapat dinikmati rakyat. Sayangnya ketiga aspek ini tidak benar-benar menadi fokus pejabat publik.

Reformasi tidak mampu menyentuh operasi kapital yang brutal, tidak memiliki kuasa untuk mencegah laju penghancuran atas alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Sebaliknya, pemerintah terkesan memberi ruang lebih terhadap pengusaha untuk secara massif menguasai
ruang hidup rakyat. Sekali dalam bukunya Bang Oji sapaan ringan dari Noer Fauzi Rachman guru pendidikan rakyat telah lama berkecimpung dalam urusan agrarian mengantar pembaca melirik pada perubahan-perubahan fungsi dan kepemilikan lahan. Adanya perubahan fungsi tanah pertanian rakyat menjadi lahan non-pertanian seiring dengan perubahan pola pikir yang berubah ke pekerjaan non-pertanian. Lagi, terjadinya perampasan hak milik lahan menyebabkan hilangnya daya guna lahan sebagai lahan pertanian serta aspek utama yaitu hak hidup manusia. Pencaplokan hak milik tanah oleh perusahaan-perusahan raksasa tidak lain
untuk memperoleh modal usaha yang diproses menjadi barang jualan yang bernilai tinggi. Cara memperoleh modal sering ditempuh dengan jalan kekerasan dan brutal. Operasi kekerasan ini meliputi hilangnya koneksi antara rakyat dan tanah sumber penghidupan.

Secara sederhana namun mendetail, penulis memaparkan bagaimana sistem kapitalis bergerak dan menghabisi ruang hidup rakyat. Merongrong kedaulatan rakyat secara paksa. Penulis juga ingin mengungkapkan bahwa sistem kapitalis yang dianut perusahaan raksasa di tanah air akan selalu eksis, dinamis juga progresif selama barang dagangan (komoditi) laku terjual. Meskipun hal ini tidak luput dari peran politik yang dimainkan perusahan dan pejabat publik. Tidak ada perusahaan yang berdiri untuk rugi. Sebaliknya reorganiasi ruang dilakukan terus-menerus oleh kekuatan yang bermaksud melipatgandakan keuntungan perusahaan kapitalis (lihat Hal.17). Menariknya, penulis memberi pandangan tentang pihak penikmat yaitu masyarakat sendiri. Tidak bisa dipungkiri masyarakat turut mendukung perkembangan sistem kapitalis ini melalui sifat konsumtif yang dimilikinya. Masyarakat butuh produk perusahaan kapitalis dimana pemerintah mengambil peran penting sebagai motor penggerak sistem pemerintahan dan perekonomian.

Makna pembangunan juga merujuk pada fungsi pembangunan pemerintah yaitu pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan. Penulis memaparkan mengenai program pembangunan pemerintah melalui berbagai mega proyek infrastruktur yang seyogyanya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya selalu ada ruang yang beralih fungsi yaitu penyingkiran rakyat dari tempat hidupnya semula. Penulis juga memberi perhatian pada peran pemerintah yang terkesan berbelok dari mengurus masalah tanah air, kampung halaman rakyat, sebaliknya justru mejadi fasilitator pemenuh kepentingan kelompok tertentu. Ada konsep yang dipaparkan penulis tentang apa jadinya Indonesia nanti dilihat dari aspek ekonomi pembangunan yaitu “Pabrik Asia” (Asia Factory). Istilah ini disebutkan penulis sebagai suatu model dalam produksi komoditas yang berkaitan dengan pembentukan jaringan global antar pabrik di wilayah Asia untuk saling bertukar komponen dan barang untuk menciptakan hubungan bilateral, regional maupun multilateral. Tumpang tindih antara ketetapan-ketetapan yang diterbitkan pemerintah dan apa yang terjadi di lapangan. Munculnya istilah creative destruction jelas mengokohkan sistem kapitalis yang progresif menguasai seantero Indonesia. Kapitalisme menciptakan pola seleksi alam buatan yang terpusat pada efisiensi seluruh komponen didalamnya.

Menjadi menarik karena seleksi adalah bahasa bagi komponen yang benar diperlukan, merusak paksa maupun membiarkan rusak setiap komponen yang tidak menghasilkan keuntungan dan keberlangsungan akumulasi modal. Hal ini bertentangan dengan UUD pasal 33 yang jelas mengatur tentang maksud inti penggunaan sumber daya alam, cabang-cabang produksi dengan negara sebagai pengontrol dan pelindung. Nyatanya pemerintah di zaman orde baru telah menghidupkan kembali politik agrarian kolonial dengan mempraktekkan asas domein negara, yaitu memperbolehkan perusahaan asing memiliki hak-hak pemanfaatan yang eksklusif atas tanah atau wilayah. Pada saat zaman tersebut istilah yang dikenal yaitu Kontrak Karya dan Kontrak Karya Pertambangan untuk tujuan komodifikasi atau konservasi sumber daya alam. Disusul hak perizinan dan pengusahaan hutan dengan dikeluarkannya ketetapan
Izin Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

Dengan keleluasaan inilah maka muncul perhelatan antara kelompok rakyat dan kelompok perusahaan. Muncullah konflik agrarian struktural dimana rakyat yang bergantung pada penggunaan hutan negara tempat mereka berada, melakukan usaha perlawanan terhadap pengambilan paksa hutan dan sumber hidup oleh perusahaan pemegang izin. Pemerintah yang notabene memiliki tanggungjawab menciptakan kesejahteraan rakyat justru melayani dan melindungi kepentingan perusahaan tanpa mekanisme penyelesaian konflik yang tepat.

Disinilah penulis hendak mengemukakan bahwa harusnya situasi membangun, dan penggunaan sumber daya alam berfokus pada pembangunan mengatasi kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud haruslah menyentuh aspek-aspek hidup dan penghidupan rakyat
seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, jaminan sosial. Aspek utama yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah sepenuhnya berkolaborasi dengan rakyat untuk mencapai keseimbangan ekonomi sosial bukan sebaliknya mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Sebagaimana kata Tan Malaka (1925) “harusnya Negara menasionalisasi perusahaan-perusahaan kapitalis agar tercipta keseimbangan ekonomi di seluruh masyarakat.”

Pada akhirnya penulis berharap adanya aksi nyata lewat kesadaran kritis sekaligus kemauan merubah nasib. Itulah yang dimaksudkan penulis sebagai „arus balik‟ dimana setiap elemen masyarakat sadar dengan panggilan ideologis sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berdiri atas pangilan tanah air untuk kesejahteraan bangsa. Maksudnya melalui pemulihan kerusakan sosial dan ekologi. Pemulihan yang dimaksud meliputi tiga golongan masalah yaitu:

1. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat: merujuk pada cara rakyat khususnya pada aras desa menentukan sendiri arah dan besaran perubahan yang teratur dan terorganisir.Tiga syarat tercapainya hal ini adalah pemetaan berkala dan agenda tindakan bersama dalam mengoreksi kegagalan pemenuhan, usaha bersama mengatasi kesulitan pemenuhan, pelayanan publik memalui eksistensi peralatan kenegaraan dalam hal ini dana dan ketentuan hukum.

2. Keutuhan fungsi-fungsi faal ruang hidup: Adanya rasionalisasi publik yang disubversi menjadi logika keberlanjutan produksi nilai. Misal, logika kebutuhan air kebutuhan pangan rupanya disejajarkan dengan logika kebutuhan air untuk kapal tanker serta
pusat perbelanjaan atau hotel untuk memudahkan penentuan harga. Adanya perubahan makna ruang. Hal ini sebenarnya bermuara pada ruang sebagai kategori strok kapitalis. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan pikiran sebagai acuan logika dalam penataan ruang yang berpusat pada keberlangsungan social-ekologi.

3. Produktivitas Rakyat : Maksudnya bukan hanya mengacu pada proses pencapaian nilai pakai atau tukar yang hanya terpusat pada pemilikan atau penguasaan tanah sehingga menciptakan golongan kaya di desa, tetapi kemampuan kolektif rakyat menciptakan ruang untuk keselamatan dan kesejahteraannya.

Cara penulisan yang ringan dan menggunakan kata-kata sederhana, membuat pembaca dengan mudah mencerna maksud dan alur dari bacaan. Sayangnya untuk aspek ekonomi dari buku ini, tidak dikupas lebih detail bagaimana perusahaan kapitalis mengarahkan pola belanja masyarakat kepada ketergantungan barang komuditi perusahan-perusahaan ini.