Review Buku

PANGGILAN TANAH AIR
Penulis: Noer Fauzi Rachman
Penerbit : Prakarsa Desa
Tahun terbit : 2015
Jumlah halaman: 122
Pereview : Reni Andriani

“Panggilan Tanah Air”, buku karangan Noer Fauzy Rachman atau yang biasa disapa Mas Ojik, membawa kita pada kenangan masa lampau tentang pemaknaan tanah air. Buku ini merupakan kajian kritis mengenai kondisi sosial-ekonomi-ekologis yang terjadi di tanah air serta panggilan jiwa/cita-cita
tanah air. Buku ini dibagi dalam 6 (enam) bab dan beberapa lampiran yang memperkaya referensi kita mengenai persoalan-persoalan agraria tanah air yang ternyata sebelumnya sudah dibahas oleh para founding fathers tanah air kita.

Pada kata pembuka kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan dan pernyataan kritis mengenai pasar dalam pandangan kita secara umum dan proses di balik pembentuknya yang selalu dilatar belakangi konflik dan operasi kekerasan dengan tujuan menyingkirkan rakyat agar terlepas dari kepemilikan (ikatannya terhadap) tanah airnya. Pada akhirnya, ada sebagian rakyat yang menyerah, bertahan atau melawan karena tidak bisa lagi hidup dari
tanah, sumber daya alam dan layanan alam lainnya yang telah dikapling oleh para kapitalis atas legitimasi pemerintah.

Saat reformasi dimulai, sebetulnya mulai ada keinginan untuk membenahi masalah-masalah agraria. Hal ini terlihat misalnya melalui Ketetapan MPR.RI.No.IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengklasifikasi masalah agraria menjadi tiga golongan, yakni ketimpangan (terkonsentrasinya) penguasaan tanah dan sumber daya alam di tangan segelintir perusahaan; konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang meletus di sana-sini, dan; tidak ada penyelesaiannya serta kerusaan ekologi/alam yang parah. Namun sayangnya, masalah-masalah ini tidak diperhatikan dengan serius oleh para pejabat negeri ini kecuali hal-hal yang berkaitan dengan izin usaha (perpanjangan dan sejenisnya).

Buku ini juga memaparkan bagaimana terjadinya konversi (alih fungsi) lahan yang berlangsung secara massif baik itu dari lahan pertanian menjadi perkebunan, pertambangan, atau kawasan industri lainnya yang sering disebut sebagai deagrarianization (Bryceson1996). Perubahan atau peralihan tersebut tentu saja mengakibatkan perubahan ekologi-sosial atau gaya hidup baru, yakni gaya hidup perkotaan (urban modernity), yang tentu saja, menarik perhatian kaum muda desa untuk bekerja di perkotaan dan tanpa sadar berperilaku konsumtif karena hegemoni media. Cara padang pemerintah yang memposisikan pertanian sebagai sektor yang ‘tidak menjajikan’ penghidupan yang layak seraya memfasilitasi para investor perusak lingkungan untuk mengeruk sumber daya alam, turut memperburuk situasi krisis sosial-ekologi.

Melalui buku ini, penulis menguraikan proses ekspansi produksi kapitalis dalam melakukan reorganisasi ruang yang dipahami sebagai gambaran (grand design) tempat kita hidup/ruang untukmemanfaatkan, memodifikasi atau justru melenyapkan ruang tersebut sesuai kebutuhan atau kepentingan akumulasi modal. Proses tersebut dilakukan diantaranya melalui deregulasi, liberalisasi dan privatisasi tanah, air atau sumber daya alam lainnya. Menurut penulis, kapitalisme sendiri bukanlah sebuah kata yang baru bagi bangsa Indonesia karena sebelumnya sudah lebih dahulu dibahas oleh para pendiri bangsa kita, yakni Ir.Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat (1930), Mentjapai Indonesia Merdeka (1933), Tan Malaka, Naarde’Republiek – Indonesia’ (1925) dan Mohammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka (1932) .

Hal paling menarik dari buku ini, menurut saya, adalah dua hal:
Pertama, penulis mencoba membawa kita pada tonggak sejarah penting yang mempengaruhi perubahan kebijakan agraria tanah air, yaitu arah politik agraria nasional di masa awal kemerdekaan yang bersemangat menyingkirkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme melalui sistem ekonomi nasional yang berdiri di atas prinsip Pasal 33 Ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

Kedua, kebijakan land reform yang fokus pada pembatasan penguasaan tanah-tanah pertanian rakyat, melarang penguasaan tanah swapraja dan tanah-tanah guntai, redistribusi tanah negara, dan redistribusi bagi hasil.

Sayangnya, peralihan kekuasaan yang berdarah-darah (kudeta merangkak) pada 1965-1966, menggeser agenda land reform yang semula untuk mewujudkan keadilan agraria, berubah menjadi perebutan kekuasaan atas tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Di bawah kepemimpinan jenderal Soeharto (OrdeBaru), pemerintahan kembali memberlakukan azas domein yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial sebelumnya dimana badanbadan pemerintahan pusat melakukan pengkaplingan tanah air untuk konsesi pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan mengeluarkan paksa penduduk yang hidup di wilayah konsesi itu.

Pada praktiknya, dalam sejarah politik agraria pada masa Hindia-Belanda, azas domein negara merupakan klaim bahwa setiap tanah (termasuk hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak kepemilikan pribadi maka menjadi domain pemerintah. Pemberlakuan pernyataan domein ini merupakan sebuah cara agar perusahaan-perusahaan dari negaranegara Eropa dapat memperoleh hak pemanfaatan yang eksklusif atas tanah (wilayah) di tanah jajahan.

Sebagai kata penutup, Hendrko Sangkoyo memberikan sebuah panduan bagi kita untuk dapat mengenali dan menangani krisis sosial-ekologi melalui pemahaman atas tiga golongan masalah, yakni keselamatan dan kesejahteraan rakyat; keutuhan fungsi-fungsi faal ruang hidup; dan produktivitas rakyat.

Melalui buku dengan tebal 122 halaman ini, penulis juga mengajak kita semua, terkhusus pemuda-pemudi Indonesia, untuk kembali “membumi” menjadi pandu tanah air. Karena panggilan menjadi pandu tanah air adalah sebuah panggilan ideologis sesuai dengan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya (versi asal), serta dasar persatuan kita pada Kongres Pemuda 1928 (Kemauan, Sejarah, Bahasa, Hukum Adat, Pendidikan dan Kepanduan). Mari kembali “Membumi”.

Catatan:
Tulisan ini lebih mending dari lainya yang pake komentar. Saya tidak memberi komentar khusus karena dasarnya sudah cukup bagus. Di tulisan ini, saya hanya melakukan beberapa hal teknis antara lain, merubah dan membuang kata-kata yang saya anggap perlu diubah dan dipotong, membuat paragraph baru dari satu paragraph yang terlalu panjang dan berisi macam-macam hal, memberi titk/koma pada penjelasan yang terlalu panjang, dan menambahkan penekanan pada ide-ide tertentu. Khusus untuk penulis (reviewer), coba kurangi menulis artikel (populer) dengan paragraph yang panjang dan mengadung berbagai macam ide. Metode itu mungkin cocok untuk menulis makalah atau karya akademik lainnya, tapi untuk artikel pendek (2-3 halaman), hal itu akan menyusahkan pembaca. Selain itu, jedah berupa titik-koma dalam artikel pendek juga penting. Jangan buat pembaca kehabisan napas. Saudara bisa dituduh melakuan perbuatan tidak menyenangkan., “Kidding ,. hehe 😀